Portal Informasi STAN Nomor 1

Keyword 1

Keyword 2

prodip-stan.info

Portal Informasi STAN Nomor 1

Dokumen yang diperlukan untuk restitusi

Posted on | December 29, 2011 | No Comments

Dokumen yang diperlukan untuk restitusi

 

Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat PengusahaKena Pajak dikukuhkan untuk 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

 

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalianadalah :

 

a.     Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar

Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak

Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian,

termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :

1)      Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;

2)      Bukti pengiriman/penerimaan barang

3)      Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.

 

b.    Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu :

1)      Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan PIB tersebut;

2)      Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;

3)      Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.

 

c.    Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :

1)      Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.

2)      Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihakyang menerbitkannya), dan packing list;

3)      Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telahdilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasioleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;

4)      Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang dieskpor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan

5)      Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.

 

d.    Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai, yaitu :

1)      Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya

2)      Surat Setoran Pajak.

 

e.    Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak

akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen

yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai

dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang

bersangkutan.

 

Dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu  bukti-bukti atau dokumen-dokumen tidak wajib disampaikan.

 

Dalam hal atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari Masa-masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu wajib melengkapibukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf d

 

 

Penyampaian Dokumen

 

  • Bukti-bukti atau dokumen-dokumen dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.

 

  • Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumentersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

 

  • Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak.

 

  • Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat     diterimanya permohonan.Apabila sampai dengan jangka waktu, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yangada atau diterima.

 

  • Dalam hal permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak, paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.

 

  • Dalam hal bukti-bukti atau dokumen disusulkan setelah jangka waktu 1 (satu )bulan berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan,maupun pada saat banding.

 

 

 

 

Penyelesaian Permohonan

 

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :

  1. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahankepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan :

a.         produsen;

b.         perusahaan terbuka; atau

c.         perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.

 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan produsen adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

 

b.    4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu selain Pengusaha Kena Pajak yang memiliki risiko rendah

c.    12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :

1)      Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan      Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu

2)      Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memliliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

 

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

 

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan yang meliputi semua jenis pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu

 

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP

"

Comments

Leave a Reply





'