Portal Informasi STAN Nomor 1

Keyword 1

Keyword 2

prodip-stan.info

Portal Informasi STAN Nomor 1

fasilitas dalam ppn dan ppnbm

Posted on | December 29, 2011 | No Comments

 

2.1   TUJUAN FASILITAS

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam memori penjelasan pasal 16B UU PPN 1984 diberikan terbatas untuk:

  • mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
  • menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
  • mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
  • menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
  • menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
  • meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
  • mendorong pembangunan tempat ibadah;
  • menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
  • mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
  • mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
  • menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
  • mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
  • membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
  • menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
  • menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

 

2.2   FASILITAS PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT DAN PEMBEBASAN PPN

Dasar hukum pemberian fasilitas pajak terutang yang tidak dipungut dan pembebasan PPN adalah pasal 16 B UU PPN 1984,

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

2.2.1  Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean

Berdasarkan KMK no 291/KMK.05/1997 s.t.d. PMK no 101/PMK.04/2005, fasilitas yang diberikan bagi Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) atau yang ditetapkan sebagai kawasan berikat secara sederhana dapat dirinci sebagai berikut :

  1. Pajak Terutang tidak dipungut/ PPN & PPnBM tidak dipungut, yang diberikan atas

–       Penyerahan BKP untuk diolah dari PKP di DPIL kepada PDKB

–       Impor barang modal yang dilakukan oleh PDKB untuk menghasilkan BKP

–       Impor BKP untuk diolah yang dilakukan PDKB

–       Penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut antar PDKB atau antar kawasan Berikat

  1. Dibebaskan dari pengenaan PPN/ PPN & PPnBM dibebaskan

Diberikan atas pembelian barang modal dari DPIL berdasarkan PP no 12 tahun 2001 s.t.d. PP no 31 tahun 2007. PP ini bersifat umum sehingga apabila kegiatan penyerahan BKP itu tidak diberikan fasiltas dalam KMK no 291/KMK.05/1997 s.t.d. PMK no 101/PMK.04/2005 maka berlaku PP no 12 tahun 2001 s.t.d. PP no 31 tahun 2007 yang antara lain memberikan fasilitas “dibebaskan dari pengenaan PPN” atas penyerahan barang modal di dalam daerah pabean kepada pKP untuk menghsailkan BKP.

Penyerahan BKP atau JKP ke Kawasan Berikat yang tidak memperoleh fasilitas adalah

  1. Penyerahan BKP bukan untuk diolah dari DPIL ke PDKB

Contoh :

PT Sri Rejeki adalah perusahaan industri sepatu yang berkedudukan di Kawasan berikat membeli meubel dari PT Jepara, sebuah PKP industri meubel di DPIL. Karena meubel tidak termasuk BKP untuk diolah lebih lanjut maka atas penyerahan tersebut terutang PPn tanpa fasilitas.

  1. Penyerahan JKP dari DPIL ke PDKB

Contoh :

Kantor Akuntan Publik “ Anggito dan Rekan “ memberikan jasa akuntansi kepada PT Sri Minggat di kawasan berikat, atas penyerahan jasa tersebut dikenakan PPN tanpa fasilitas.

 

 

2.2.2  Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu

  1. a.    Penyerahan BKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN (PP no 146 tahun 2000 jo PP no 38 tahun 2003)
  • Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
  • Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
  • Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  • Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
  • Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
  • Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
  • Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
  • Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.

 

  1. b.    Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN (PP no 12 tahun 2001 jo PP no 31 tahun 2007)
  • Barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
  • makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
  • barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
  • bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan  sebagaimana didapatkan dari
  • air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;
  • listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h; dan
  • RUSUNAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 hurf i; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

  1. c.    penyerahan JKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN (PP no 146 tahun 2000 jo PP no 38 tahun 2003)
  • Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan
  • Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

–       Jasa persewaan kapal;

–       Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;

–       Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

  • Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:

–       Jasa persewaan pesawat udara;

–       Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;

  • Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
  • Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
  • Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
  • Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

 

2.2.3  Impor Barang Kena Pajak tertentu

  1. a.    Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari PPN (PP no 146 tahun 2000 jo PP no 38 tahun 2003)
  • Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
  • Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  • Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
  • Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
  • Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan olehPerusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
  • Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
  • Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

 

  1. b.    Impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (PP no 12 tahun 2001 jo PP no 31 tahun 2007)
  • barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
  • makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
  • bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,  penangkaran, atau perikanan;
  • barang hasil pertanian, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

2.2.4  Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

 

2.2.5  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

 

 

 

 

 

2.3   PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYARKAN ATAS PEROLEHAN BKP DAN/ATAU JKP YANG TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN DARI PPN

 

2.3.1       Ketentuan Pasal 16 B ayat (2) UU PPN 1984

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.”

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya Tidak Dipungut berdasarkan peraturan khusus yang berlaku (Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2010), :

  • Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan 239/1996.

Yang dimaksud dengan:

  • Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA);
  • Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
  • Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Dengan ketentuan:

  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP  tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.
  • Kontraktor Utama yang melaksanakan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dari hibah atau dana pinjaman luar negeri, wajib menyetor Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari pembiayaan yang berasal dari sumber dana selain hibah atau dana pinjaman luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    • Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi  Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB)  yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1996 .
    • Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang  pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan barang dan/atau bahan yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia, Kawasan Berikat, EPTE lainnya, atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
    • Kawasan Berikat (Bonded Zone) ialah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor.
      • Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat yang diatur lagi dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009)

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk Gudang Berikat,          Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat atau Kawasan Daur Ulang Berikat. Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat,  Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dan Kawasan Daur Ulang Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

  • Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Fasilitas PPN:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000  s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000
  • KepMenkeu No. 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 11/KMK.04/2001 Menyebutkan bahwa : PPN tidak dipungut atas impor atau perolehan BKP termasuk barang modal atau peralatannya yang dipergunakan untuk pembangunan/ konstruksi dan atau pengolahan lebih lanjut
    • Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005)
    • Pasal 1 angka 2, bahwa Penerbangan Internasional adalah penerbangan dari bandar udara di luar negeri ke bandar udara di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang menjadi tempat pendaratan pertama atau penerbangan dari bandar udara di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang menjadi tempat penerbangan terakhir ke bandar udara di luar negeri.
    • Pasal 2 ayat (1), bahwa penyerahan avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udara mencantumkan asas timbal balik.
    • Pasal 3 ayat (1), bahwa dalam hal avtur digunakan untuk keperluan penerbangan domestik yang menjadi satu rangkaian dengan penerbangan internasional, maka atas penggunaan avtur untuk penerbangan domestik terutang Pajak Pertambahan Nilai.
      • Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009.

Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:

  • terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean;
  • pelabuhan utama di kawasan pabean;
  • tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean;
  • pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; atau
  • dalam kota.

Ketentuan:

  • Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Toko Bebas Bea:
    • diberikan penangguhan Bea Masuk ; dan/atau
    • tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
    • Barang yang dimasukkan dari Gudang Berikat ke Toko Bebas Bea:
      • diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau
      • tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
      • Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Toko Bebas Bea tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
        • Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/PMK.03/2004).

Atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yakni:

  • barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik;
  • barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
  • barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
  • barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  • barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  • barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  • peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  • barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  • barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
  • barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  • perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan;
  • barang impor sementara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004.
  • Ketentuan yang mengatur mengenai Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP)

Fasilitas pajak ditanggung Pemerintah adalah fasilitas pajak ditanggung Pemerintah yang diatur dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya. Contoh pelaksanaannya adalah:

  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 3/PJ/2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai  Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2010
  • Ketentuan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.04/2009

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan  tidak dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan cukai.

 

2.3.2       Ketentuan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN 1984

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”

Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:

  1. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kedua poin diatas sama diatur dengan ketentuan:

1)        Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya, maka Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibebaskan tetap wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.

2)        Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3)        Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

4)        Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

5)        Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan.

  1. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 25/KMK.01/1998)

Mengatur ketentuan mengenai:

1)        Atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh :

  • Perwakilan Negara Asing;
  • Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya;

dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2)        Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan Negara Asing hanya diberikan atas dasar azas timbal balik.

3)        Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjur dipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terlanjur dipungut tersebut dapat dimintakan kembali.

4)        Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dimintakan kembali diajukan oleh pihak terpungut kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus disertai dengan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

Comments

Leave a Reply





'