Portal Informasi STAN Nomor 1

badan hukum pendidikan, hukum pendidikan

uu pendidikan, uu badan hukum pendidikan

prodip-stan.info

Portal Informasi STAN Nomor 1

Kebijakan UU Badan Hukum Pendidikan

Posted on | November 3, 2011 | No Comments

  1. Equity and Fairness ( Keadilan dan Kewajaran )

Berdasarkan kriteria equity and fairness, kebijakan UU BHP ini dinilai tidak adil dan dan wajar. Karena adanya pengurangan subsidi pendidikan, yaitu pendidikan tinggi atau univeritas. Dengan adanya kebijakan ini mahasiswa harus membayar lebih biaya kuliah dan oleh sebab itu hanya mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi tingi yang bisa menikmati bangku kuliah. Di samping itu, dengan mengesahkan UU BHP, maka pemerintah sama saja sedang berupaya lepas tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ebenanya merupakan kewajiban mutlak pemerintah yan telah diatur dalam pembukaan UUD 1945.

  1. Economic Efficiency

Berdasarkan kriteria efisiensi ekonomi, walaupun dinilai bisa mengurangi beban pemerintah dalam APBN, kebijakan ini ternyata kurang efisien karena malah membebani para mahasiswa untuk membayar lebih biaya pendidikan di universitas.

  1. Paternalism

Berdasarkan kriteria paternal diasumsikan bahwa pemerintah tdak mampu mengalokasikan dana untuk subsidi secara penuh pndidikan di universitas, jadi pemerintah memutuskan untuk menyerahkan beban biaya pendidikan kepada penyelenggara pendidikan itu sendiri.

  1. Freedom of Choice

Berdasarkan kriteria ini, pemberlakuan UU BHP secara langsung telah membatasi kebebasan para pelajar untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.

"

Comments

Leave a Reply





'