Portal Informasi STAN Nomor 1

Keyword 1

Keyword 2

prodip-stan.info

Portal Informasi STAN Nomor 1

SEJARAH PAJAK TANAH

Posted on | December 29, 2011 | No Comments

Sepanjang sejarah, undang-undang terkait pajak kebendaan dan kekayaan disusun dan diperbarui oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan partisipasi  masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Pada masa sebelumnya, terdapat banyak urusan terkait pajak kebendaan dan kekayaan atas pemilikan harta benda yang menimbulkan pengenaan berganda bagi masyarakat, sehingga peningkatan penerimaan negara menjadi tidak efektif. Dengan alasan tersebut, maka disusunlah suatu undang-undang yang diharapkan dapat menyederhanakan sistem perpajakan terkait dengan kebendaan, yaitu Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Adapun sebelum disusunnya UU PBB ini, ada banyak jenis pajak yang pernah diterpakan di Indonesia seperti Pajak Kekayaan, Pajak Rumah Tangga, Pajak Verponding/Verponding Indonesia, Pajak (Penerangan) Jalan, dan pajak-pajak daerah lainnya, serta Pajak Hasil Bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan adanya UU PBB, ada penyederhanaan sistem perpajakan yang tidak hanya menyangkut jenis pajak, tetapi juga tarif, pengenaan dan pembayaran pajak.  Dengan adanya UU PBB, maka terhadap harta gerak termasuk saham-saham yang merupakan penyertaan modal dalam usaha tidak lagi dikenakan pajak kekayaan.

Berikut ini adalah sejarah perkembangan undang-undang pajak bumi dan bangunan:

  1. Zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan, masyarakat diharuskan untuk menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki atau diperolehnya dengan besaran antara 10-20%. Penyerahan ini pada zaman kerajaan disebut dengan natura.
  2. Zaman penjajahan, terbagi atas tiga masa, yaitu:
  • VOC (1601-1800). Pada masa kedatangan VOC, penyerahan uang atas kepemilikan harta benda ataupun tanah disebut contingenten, yang besarannya ditentukan sendiri oleh VOC pada masa itu.
  • Hindia belanda (1800-1942). Selama penjajahan Indonesia oleh Belanda berlangsung, rakyat Indonesia diharuskan menyerahkan uang atas tanah yang ditempati atau dimiliki dengan istilah landrente. Besarannya juga tidak diatur secara pasti, hanya ditentukan secara sepihak oleh Belanda.
  • Zaman jepang (1942-1945). Di zaman penjajahan oleh Jepang, tanah milik Indonesia juga dikenai pembayaran. Pada zaman Jepang inilah, mulai dikenal istilah pajak tanah.
  1. Zaman kemerdekaan, yang terbagi atas beberapa periode, yaitu:
  • 1945-1950 à Pajak Bumi
  • 1950-1959 à Pajak Bumi dihapus, diganti dengan Pendaftaran Tanah Milik (PTMi)
  • 1959-1966 à Pajak Hasil Bumi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1959.
  • 1966-1985 àIuran pembangunan daerah (Ipeda)
  • 1985-sekarang à Pajak Bumi dan Bangunan, yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di dalam UU PDRD, PBB jelas tergolonng pajak daerah, dan pengenaan pajaknya dilakukan dengan satu tariff, yaitu 0.5% dari dasar pengenaan pajak.

"

Comments

Leave a Reply





'